MUSRENBANG DESA bahan BACAAN DAN REFERENSI

    BAHAN BACAAN

SEBAGAI SALAH SATU REFERENSI

FASILITASI

PENYELENGGARAAN

 MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA (MUSRENBANGDES)

INTEGRASI

MUSYAWARAH KHUSUS PEREMPUAN (MKP) DAN MUSYAWARAH DESA PERENCANAAN (MD PERENCANAAN)

PNPM MANDIRI PERDESAAN

BAHAN BACAAN

FASILITASI PENYELENGGARAAN MUSYAWARAH PEMBANGUNAN DESA (MUSRENBANGDES) INTEGRASI PROGRAM NASIONAL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MANDIRI PERDESAAN TAHUN 2011

1. PENDAHULUAN

Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) desa adalah forum musyawarah tahunan para pemangku kepentingan (stakeholders) desa untuk menyepakati Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKP Desa) tahun anggaran yang direncanakan. Musrenbang desa dilakukan setiap bulan Januari - Pebruari dengan mengacu kepada dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa). Setiap desa diamanatkan untuk menyusun dokumen rencana 5 tahunan yaitu RPJM Desa dan dokumen rencana tahunan yaitu RKP Desa.

Musrenbang adalah forum perencanaan (program) yang diselenggarakan oleh lembaga publik, yaitu pemerintah desa, bekerjasama dengan warga dan para pemangku kepentingan lainnya. Musrenbang yang bermakna akan mampu membangun kesepahaman tentang kepentingan dan kemajuan desa, dengan cara memotret potensi dan sumber-sumber pembangunan yang tersedia baik dari dalam maupun luar desa.

Pembangunan tidak akan bergerak maju apabila salah satu saja dari tiga komponen tata pemerintahan (pemerintah, masyarakat, swasta) tidak berperan atau berfungsi. Karena itu, Musrenbang juga merupakan forum pendidikan warga agar menjadi bagian aktif dari tata pemerintahan dan pembangunan.

Konsep “musyawarah” menunjukkan bahwa forum Musrenbang bersifat partisipatif dan dialogis. Musyawarah merupakan istilah yang sebenarnya sudah mempunyai arti yang jelas merupakan forum untuk merembugkan sesuatu dan berakhir pada pengambilan kesepakatan atau pengambilan keputusan bersama, bukan seminar atau sosialisasi informasi.

Musrenbang desa adalah forum dialogis antara pemerintah desa dengan pemangku kepentingan lainnya untuk mendiskusikan dan menyepakati program pembangunan yang dapat memajukan keadaan desa. Dalam Musrenbang desa, pemerintah desa dan berbagai komponen warga bekerjasama memikirkan cara memajukan desanya melalui program pembangunan desa.

Instruksi Presiden No 3 tahun 2010 tentang Pembangunan yang Berkeadilan, mengamanatkan PNPM-MP untuk mampu berintegrasi secara horizontal dengan proses perencanaan partisipatif yang telah ada (reguler) di tingkat desa dan kecamatan.  Surat Dirjen PMD tanggal 18 Mei 2010 tentang Panduan Teknis Integrasi menyatakan bahwa pengintegrasian horizontal adalah dengan penyatupaduan proses perencanaan PNPM-MP ke dalam sistem perencanaan pembangunan reguler (Musrenbang).  Titik temu integrasi horizontal ini adalah melalui penyatupaduan forum MKP dan Musyawarah Desa Perencanaan di PNPM-MP dengan Musrenbang Desa dan Musyawarah Antar Desa Prioritas dengan Musrenbang Kecamatan.  Adapun unsur yang diintegrasikan selain mekanisme proses prencanaan (musrenbang desa dan musrenbang kecamatan), juga yang prinsip adalah mengintegrasi prinsip / nilai PNPM-MP serta mekanisme pengambilan keputusan di PNPM-MP yang telah dilaksanakan secara partisipatif

2. KERANGKA HUKUM PELAKSANAAN MUSRENBANGDES

Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah merupakan kerangka dasar otonomi daerah yang salah satunya mengamanatkan pelaksanaan perencanaan pembangunan dari masyarakat secara partisipatif. PP No 72 Tahun 2005 tentang Desa menjabarkan secara lebih detil mengenai posisi desa dalam konteks otonomi daerah dan di dalamnya termasuk kewajiban desa untuk menyusun perencanaan yang mengacu pada Undang Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.

Secara eksplisit payung hukum pelaksanaan Musrenbang diatur dalam Undang Undang No 25 Tahun 2004 yang secara teknis pelaksanaannya diatur melalui Surat Edaran Bersama (SEB) Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas dan Menteri Dalam Negeri tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Musrenbang yang diterbitkan setiap tahun. Secara khusus musrenbang desa diatur dalam Permendagri No 66 Tahun 2007 yang di dalamnya termuat petunjuk teknis penyelenggaraan Musrenbang untuk penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) dan Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKPDes) tahunan yang kemudian ditekniskan lagi melalui Surat Dirjen PMD No. 414.2/1408/PMD tanggal 31 Maret 2010 tentang Petunjuk Teknis Perencanaan Pembangunan Desa.

Perencanaan dan penganggaran merupakan satu kesatuan konsep dan proses yang tak terpisahkan sehingga mustahil perencanaan pembangunan dilakukan tanpa membahas anggaran pembiayaannya, oleh karena itu bersamaan dengan penyusunan dokumen perencanaan, desa juga harus menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes). Payung hukum penyusunan APBDes adalah Undang-Undang No 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, PP No 58 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, serta Permendagri No 37 Tahun 2007 tentang Keuangan Desa.

3. TUJUAN

        i.      Menyepakati prioritas kebutuhan / masalah dan kegiatan desa yang akan menjadi bahan penyusunan RKPDes dengan pemilahan sebagai berikut :

a)      Prioritas kegiatan desa yang akan dilaksanakan oleh desa sendiri dan dibiayai melalui dana swadaya desa/masyarakat

b)     Prioritas kegiatan desa yang akan dilaksanakan oleh desa sendiri yang dibiayai melalui ADD atau sumber dana lain

c)      Prioritas masalah daerah yang ada di desa yang akan diusulkan melalui musrenbang kecamatan untuk menjadi kegiatan pemerintah daerah (UPTD dan/atau SKPD) dan dibiayai melalui APBD kab./kota atau APBD provinsi.       

d)     Menyepakati 2 usulan (1 SPP dan 1 open menu) dari perwakilan perempuan & 1 usulan (open menu) campuan untuk diprioritaskan di tingkat kecamatan melalui dana PNPM-MP

     ii.      Menyepakati tim delegasi desa (7 orang) yang akan diusulkan melalui musrenbang kecamatan yang selanjutnya diproses menjadi kegiatan pemerintah daerah (UPTD dan atau SKPD) dan dibiayai melalui APBD kab./kota atau APBD provinsi.

4. PESERTA

·         Delegasi dusun / RW/RT

·         Pemerintah desa, BPD, LPMD

·         Anggota Legeslatif dari desa setempat (jika ada)

·         Tokoh agama dan tokoh adat

·         Unsur perempuan

·         Unsur pemuda

·         Unsur keluarga miskin/RTM

·         Organisasi kemasyarakatan desa, ormas yang ada di desa

·         Pengusaha, koperasi, kelompok usaha/pemasaran, kelompok tani/nelayan, PPL

·         Pelaku pendidikan (kepala sekolah, komite sekolah, guru)

·         Pelaku kesehatan (bidan desa, petugas kesehatan, PLKB)

·         Unsur pejabat pemerintah kecamatan

·         UPTD di kecamatan

5. OUTPUT

1.      Daftar prioritas kegiatan untuk menyusun RKP-Des tahun anggaran berjalan

2.      Daftar prioritas masalah daerah yang ada di desa untuk disampaikan dan diproses lebih lanjut di musrenbang kecamatan

3.      Daftar prioritas usulan kegiatan yang akan diprioritaskan di kecamatan serta akan diajukan pendanaannya melalui PNPM-MP

4.      Daftar nama tim delegasi yang akan mengikuti musrenbang kecamatan

5.      BA musrenbang desa

6. PENYELENGGARA

a)      Kepala desa sebagai pembina dan pengendali di struktur kepanitiaan yang disebut TPM (Tim Penyelenggara Musrenbang) Desa.

b)     Sebutan lain TPM adalah Pokja Perencanaan Desa, Tim Teknis, Tim Perencanaan

c)      Tim ini dikukuhkan melalui SK Kepala Desa

d)     Unsur TPM terdiri dari :

Ø  Pemerintah desa,

Ø  Lembaga kemasyarakatan

Ø  Unsur perempuan

Ø  Pelaku ekonomi, pertanian, kesehatan, lingkungan hidup, pendidikan, dan lainnya)

Ø  Unsur pemuda

Ø  Unsur yang mewakili wilayah (dusun/RW)

Ø  Jumlah sesuai dengan kebutuhan

7. PROSES UMUM

a)      Proses Musyawarah Desa (Musdes) Perencanaan dan Musyawarah Kelompok Perempuan (MKP) dilaksanakan sesuai ketentuan PNPM Mandiri Perdesaan.

b)     Musdes Perencanaan dan MKP sebagai kegiatan di dalam proses Musrenbangdes.

c)      Musrenbangdes dimaksud sebagai forum masyarakat untuk melakukan evaluasi pelaksanaan RKPDes tahun sebelumnya dan pembahasan draft RKPDes tahun berjalan.

d)     Musrenbangdes dimaksud melakukan review usulan‐usulan kegiatan yang belum terlaksana tahun sebelumnya untuk dipertimbangkan kembali sebagai usulan dalam RKPDes pada tahun berjalan.

8. TAHAPAN PRA-MUSRENBANG DESA

1.       Penyusunan draft rancangan awal RKPDes, terdiri atas kegiatan-kegiatan :

Ø  Rapat pembentukan Tim Penyusun :

a.      Diselenggarakan oleh kepala desa

b.      Jumlah anggota minimal 11 orang

c.       Ditetapkan melalui SK kades

d.     Unsur tim penyusun terdiri dari :

                                                              i.      Kepala desa – pengendali kegiatan

                                                           ii.      Sekretaris desa – penanggung jawab kegiatan

                                                         iii.      LPMD – penanggung jawab pelaksana kegiatan

                                                         iv.      Tokoh masyarakat

                                                            v.      Wakil perempuan

                                                         vi.      KPMD           

Ø  Pembahasan Program/Usulan di dokumen RPJMDes

Ø  Kaji ulang (review) hasil Musrembangdes tahun sebelumnya

Ø  Analisis data & verifikasi data lapangan (analisis kerawanan desa atau analisis keadaan darurat desa) dalam 1 tahun terakhir spt :

·         KK miskin

·         Pengangguran

·         Anak putus sekolah & yang rawan putus sekolah

·         Kematian ibu

·         Kematian bayi & balita

·         Kasus kurang gizi & gizi buruk

·         Kasus wabah penyakit

·         Dll.              

Ø  Lokakarya desa

·         Dihadiri oleh :

Ä  Tim Penyusun,

Ä  tokoh masyarakat,

Ä  pengurus kelembagaan masy desa,

Ä  LSM (bila ada) yang bekerja di wilayah tersebut,

Ä  camat,

Ä  kasie PMD,

Ä  kepala UPTD,

Ä  DPRD (dapil yg bersangkutan),

Ä  Dinas PMD

·         Tim fasilitator :

Ä  LPMD

Ä  KPMD

·         Pembahasan :

                                                              i.      Evaluasi RKP-Des th sebelumnya

                                                           ii.      Pemaparan kegiatan dalam RPJM-Des

                                                         iii.      Pemaparan keadaan kerawanan / darurat desa

                                                         iv.      Pemaparan kebijakan dan arah program supra desa sekaligus penyepakatan jumlah usulan per urusan / bidang yang akan diajukan ke musrenbang kecamatan

                                                            v.      Penentuan alternatif usulan-usulan kegiatan skala daerah / antar desa / supra desa per urusan / bidang (lihat panduan metode perankingan di forum musyawarah desa dan antar desa)

                                                         vi.      Penentuan prioritas usulan kegiatan skala desa per urusan / bidang (lihat panduan metode perankingan di forum musyawarah desa dan antar desa)

                                                       vii.      Dari hasil point vi di atas, dilakukan penyusunan daftar nominasi usulan kegiatan yang akan diajukan pendanaannya melalui PNPM-MP, baik daftar usulan SPP maupun non SPP.

                                                    viii.      Berdasarkan hasil point vi di atas, dilakukan penyusunan draft program & kegiatan RKPDes (yang direncanakan akan dilaksanakan sendiri oleh desa melalui swadaya murni masyarakat desa, PAD, ADD, bantuan APBD kabupaten, bantuan APBD provinsi, program pemerintah provinsi, dan program pemerintah pusat yang telah dipastikan akan masuk ke desa bersangkutan)

2.       Pengorganisasian Musrenbang, terdiri atas kegiatan-kegiatan:

Ø  Pembentukan Tim Penyelenggara Musrenbang (TPM);

Ø  Pembentukan Tim Pemandu Musrenbang desa oleh TPM (2-3 orang);

Ø  Persiapan teknis pelaksanaan Musrenbang desa yaitu:

v  Penyusunan jadwal dan agenda Musrenbang desa;

v  Pengumuman kegiatan Musrenbang desa dan penyebaran undangan kepada  peserta dan  narasumber (minimal 7 hari sebelum Hari-H);

v  Mengkoordinir persiapan logistik (tempat, konsumsi, alat, dan bahan) antara lain :

@ Tempat / ruangan

@ Konsumsi

@ ATK

@ Matriks usulan pada dokumen RPJM-Des

@ Daftar nominasi usulan kegiatan SPP dan non SPP yang akan diajukan ke kecamatan untuk diusulkan pendanaannya melalui PNPM-MP

@ Daftar usulan kegiatan skala daerah / antar desa / supra desa

@ Draft RKP – Desa, guna menjelaskan lebih baik draft tersebut TPM bisa membuat rekap daftar usulan kegiatan yang dikelompokkan berdasarkan urusan wajib dan pilihan pada sebuah kertas ukuran plano yang besar atau memanfaatkan media visual LCD sehingga memudahkan dalam pembahasan baik di tingkat kelompok maupun pleno.

@ Instrumen/ form-form untuk perankingan

@ Daftar hadir peserta

@ Daftar pembagian kelompok diskusi (kelompok A, B, C, D, E)

@ Daftar pembagian tugas moderator/fasilitator dan notulen, baik untuk pleno maupun kelompok

3.       Pembekalan Tim Pemandu Musrenbang

Sebelum penyelenggaraan musrenbang Tim Pemandu harus sudah memahami tugas-tugasnya sebagai pemandu dan menguasai materi-ateri sebagai berikut ;

·         Aturan tentang tatacara pelaksanaan Musrenbang desa (terutama yang sudah menjadi peraturan daerah);

·         Program-program pembangunan baik berskala daerah maupun nasional yang masuk ke desa atau kecamatannya;

·         Prioritas program pembangunan daerah dan prioritas program SKPD;

·         RPJMDes dan RKPDes yang sudah berjalan;

·         Wawasan pembangunan yang berpihak kepada pemenuhan hak-hak dasar warga masyarakat, kelompok miskin, perempuan, dan anak;

·         Data/informasi lain yang relevan untuk merancang, mengelola, memfasilitasi dan menjadi narasumber Musrenbang desa.

9. TAHAPAN PELAKSANAAN MUSRENBANG DESA

1.       Pembukaan acara dipandu oleh pembawa acara dengan kegiatan sebagai berikut:

·         Kata pembuka dan penyampaian agenda Musrenbang desa;

·         Menyanyikan lagu kebangsaan ”Indonesia Raya”

·         Laporan dari ketua panitia Musrenbang (Ketua TPM);

·         Sambutan dari kepala desa sekaligus pembukaan secara resmi;

·         Doa bersama.

2.       Pemaparan dan diskusi dengan narasumber (diskusi panel) sebagai masukan untuk musyawarah:

·         Pemaparan oleh wakil masyarakat mengenai gambaran persoalan desa menurut hasil kajian, yang dibagi sesuai dengan urusan/bidang pembangunan desa;

·         Pemaparan kepala desa mengenai: (1) hasil evaluasi RKPDes yang sudah berjalan; (2) kerangka prioritas program menurut RPJMDes; (3) Informasi perkiraan ADD dan sumber anggaran lain untuk tahun berjalan / tahun yang sedang direncanakan;

·         Pemaparan pihak kecamatan, dewan dari daerah pilihan bersangkutan, dan UPTD/SKPD kecamatan mengenai kebijakan dan prioritas program daerah di wilayah kecamatan;

·         Tanggapan/diskusi bersama warga masyarakat.

3.       Pemaparan draft rancangan awal RKPDes oleh Sekretaris Desa atau Tim Penyusun

4.       Diskusi Kelompok

·         Banyaknya kelompok diskusi didasarkan atas pembahasan urusan wajib dan pilihan.  Urusan wajib berdasarkan surat Dirjen PMD No. 414.2/1408/PMD tanggal 31 Maret 2010 tentang Petunjuk Teknis Perencanaan Pembangunan Desa adalah :

1)      Pendidikan

2)      Kesehatan

3)      Sarana – prasarana

4)      Lingkungan hidup

5)      Sosial budaya

6)      Pemerintahan

7)      Koperasi dan usaha masyarakat

                  Sedangkan urusan pilihan adalah berdasarkan kondisi dan potensi desa, meliputi :

8)      Pertanian

9)      Kehutanan

10)  Pertambangan

11)  Pariwisata

12)  Kelautan

·         Penentuan setiap peserta akan masuk ke kelompok mana telah disusun oleh panitia / Tim Penyelenggara Musrenbang (TPM) sebelumnya berdasarkan undangan peserta yang telah dirancang.  Jumlah kelompok urusan bisa sebagai berikut :

No	Nama Kelompok	Bidang Pembahasan	Anggota	Narasumber	Pemandu
1	A	Kesehatan dan PNPM-MP (1 usulan SPP dan 1 usulan non SPP)	Khusus perempuan	Bidan desa, kepala puskesmas, PLKB	KPMD perempuan
2	B	Pendidikan dan sosial budaya, serta PNPM-MP (non SPP)	Campuran antara laki-laki dan perempuan	Kepala sekolah, komite sekolah, guru	LPMD
3	C	Sarana-prasarana dan PNPM-MP (non SPP)	Campuran antara laki-laki dan perempuan	PU Pengairan, PU Cipta Karya,	Kepala Desa
4	D	Lingkungan hidup dan salah satu urusan pilihan, serta PNPM-MP (non SPP)	Campuran antara laki-laki dan perempuan	Dinas pertanian, peternakan, kehutanan, perikanan, staf kecamatan	KPMD laki-laki
5	E	Pemerintahan, koperasi, dan usaha masyarakat, serta PNPM-MP (non SPP)	Campuran antara laki-laki dan perempuan	Dinas koperasi, staf kecamatan, pengurus Bumdes,	Sekretaris Desa

·         Diskusi kelompok A ini mengakomodasi perencanaan oleh perempuan yang dalam tahapan PNPM Mandiri Perdesaan disebut dengan Musyawarah Khusus Perempuan (MKP) dengan materi  bahasan ;

                                            i.      Membahas dan menyepakati 1 usulan kegiatan SPP dan 1 usulan kegiatan non SPP, dari hasil daftar nominasi usulan kegiatan yang akan diajukan pendanaannya melalui PNPM-MP dengan menggunakan instrumen perankingan (lihat  panduan metode perankingan di forum musyawarah desa dan antar desa).

                                          ii.      Membahas, menyusun prioritas, dan menyepakati sejumlah usulan kegiatan skala daerah / antar desa / supra desa yang akan dibawa ke musrenbang kecamatan (lihat panduan metode perankingan di forum musyawarah desa dan antar desa). 

                                        iii.      Membahas dan menyepakati usulan kegiatan berdasarkan draft program & kegiatan RKPDes yang direncanakan akan dilaksanakan desa sendiri dari pendanaan di luar PNPM-MP (swadaya murni masyarakat, PAD, ADD, bantuan APBD kabupaten, bantuan APBD provinsi, program pemerintah provinsi, dan program pemerintah pusat yang telah dipastikan akan masuk ke desa bersangkutan)

·         Diskusi di kelompok B, C, D, dan E dengan anggota campuran laki-laki dan perempuan adalah sinergi musyawarah perencanaan yang dikenal dalam tahapan PNPM Mandiri Perdesaan dengan musrenbang reguler, dengan pokok bahasan :

                                            i.      Membahas dan menyepakati 1 usulan kegiatan non SPP, dari hasil daftar nominasi usulan kegiatan yang akan diajukan pendanaannya melalui PNPM-MP dengan menggunakan instrumen perankingan (lihat  panduan metode perankingan di forum musyawarah desa dan antar desa)

                                         ii.      Membahas, menyusun prioritas, dan menyepakati sejumlah usulan kegiatan skala daerah / antar desa / supra desa yang akan dibawa ke musrenbang kecamatan (lihat panduan metode perankingan di forum musyawarah desa dan antar desa). 

                                       iii.      Membahas dan menyepakati usulan kegiatan berdasarkan draft program & kegiatan RKPDes yang direncanakan akan dilaksanakan desa sendiri dari pendanaan di luar PNPM-MP (swadaya murni masyarakat, PAD, ADD, bantuan APBD kabupaten, bantuan APBD provinsi, program pemerintah provinsi, dan program pemerintah pusat yang telah dipastikan akan masuk ke desa bersangkutan)

5.       Diskusi Pleno

·         Menetapkan 1 usulan SPP dan 1 usulan non SPP dari hasil pembahasan di kelompok perempuan (kelompok A)

·         Menetapkan 1 usulan non SPP suara terbanyak yang dipilih oleh kelompok B, C, D, E.  Apabila 1 usulan yang dipilih oleh masing-masing kelompok B, C, D, E tersebut tidak ada yang sama, maka dilakukan pembahasan ulang secara pleno dengan menggunakan instrumen perankingan (lihat panduan metode perankingan di forum musyawarah desa dan antar desa).

·         Menetapkan sejumlah usulan kegiatan skala daerah / antar desa / supra desa per urusan / bidang dari masing-masing kelompok diskusi (A, B, C, D, E) yang akan diajukan ke musrenbang kecamatan.

·         Menetapkan program dan kegiatan RKPDes 

6.       Pemilihan dan penetapan tim delegasi desa (7 orang, 3 orang dari wakil perempuan) yang akan mewakili desa pada musrenbang kecamatan, yaitu :

a)      Kepala desa

b)     Ketua TPK

c)      Ketua BPD

d)     Ketua LPMD

e)      KPMD

f)       Wakil perempuan

g)     Wakil RTM

Catatan : sebelumnya jumlah utusan desa ke musrenbangkec perlu disepakati di tingkat kecamatan dengan mempertimbangkan komposisi perempuan di dalamnya.

7.        Penandatanganan Berita Acara Musrenbang Desa

10. TAHAPAN PASCA MUSRENBANG DESA

1)      Rapat kerja tim perumus desa untuk penerbitan berita acara musrenbang berikut lampiran-lampirannya (daftar usulan kegiatan yang akan diajukan ke kecamatan untuk diusulkan pendanaannya melalui PNPM-MP, daftar usulan kegiatan daerah /antar desa / supra desa untuk diajukan ke musrenbang kecamatan.)

2)      Penerbitan SK Kades untuk dokumen RKPDes

3)      Penerbitan SK Kades untuk Tim Delegasi Desa peserta musrenbang kecamatan

4)      Pembekalan Tim Delegasi desa oleh Tim Perumus / Penyusun  agar: (1) menguasai data/informasi dan penjelasan mengenai usulan yang akan dibawa tim delegasi ke Musrenbang kecamatan; serta (2) penguatan kemampuan lainnya (wawasan, teknik komunikasi, presentasi).

5)      Penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (RAPB Desa) dengan mengacu pada dokumen Rencana Kerja Pembangunan

Desa (RKP Desa).