Kampanye Pemilu dan Dana Kampanye

Dasar hukum

lUU 15/2011

-Psl 73 ayat 3 huruf b4: Bawaslu mengawasi pelaksanaan tahapan kampanye

-Psl 73 ayat 3 huruf h: Bawaslu melaksanakan tugas lain yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan

lUU 8/2012   

-Psl 104 – Bawaslu dan jajarannya melakukan pengawasan atas pelaksanaan kampanye Pemilu

-Psl 123 – Bawaslu melakukan pengawasan tahapan kampanye Pemilu secara nasional

-Psl 124 – Bawaslu menindaklanjuti laporan dan temuan atas pelaksana dan peserta kampanye dan KPU dan jajarannya

-Psl 125, 126, 127 – Bawaslu mengawasi tahapan kampanye dalam aspek administratif kampanye, pidana kampanye dan kode etik penyelenggara dalam tahapan kampanye

-Psl 128 – pengawasan Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Panwaslu Kab/Kota serta tindak lanjut temuan dan laporan tidak mempengaruhi jadwal pelaksanaan kampanye Pemilu

Kampanye Pemilu

kegiatan Peserta Pemilu untuk meyakinkan para pemilih

Dengan menawarkan visi, misi, dan program Peserta Pemilu.

Prinsip Kampanye
Psl 3 PKPU 1/2013

•Kampanye Pemilu dilakukan dengan prinsip efisien, ramah lingkungan,

•akuntabel, nondiskriminasi, dan tanpa kekerasan.

Fungsi dan Tujuan Kampanye
Psl 4 PKPU 1/2013

(1) Fungsi:

-sebagai sarana partisipasi politik warga negara

-bentuk kewajiban peserta pemilu dalam memberikan pendidikan politik.

(2) Tujuan:

-dalam rangka membangun komitmen antara warga negara dengan peserta pemilu

 Caranya:

-menawarkan visi, misi, program dan/atau informasi lainnya untuk meyakinkan pemilih dan mendapatkan dukungan sebesar-besarnya.

-

Pelaksana Kampanye
Psl 5  PKPU 1/2013

(1) Pemilu Anggota DPR dan DPRD

•pengurus partai politik,

•calon anggota DPR, DPRD DPRD

•juru kampanye,

•orang-seorang

•organisasi yang ditunjuk oleh Peserta Pemilu

(2) Pemilu Anggota DPD

•calon anggota DPD

•orang-seorang

•organisasi yang ditunjuk oleh calon anggota DPD

Petugas Kampanye

Tugas  memfasilitasi pelaksanaan kampanye, yt:

•mempersiapkan pelaksanaan kampanye,

•menyampaikan usul jadwal kampanye kepada KPU

•melakukan koordinasi dengan Polri dan Bawaslu

Tanggungjawab:

Untuk kelancaran, keamanan dan ketertiban jalannya kampanye.

Peserta Kampanye

anggota masyarakat, yt WNI berdomisili di daerah pemilihan tempat pelaksanaan kampanye.

Materi Kampanye

Psl 9 PKPU 1/2013

vvisi, misi, dan program partai politik atau calon DPDuntuk meyakinkan dan mendapatkan dukungan pemilih.

vbiodata kandidat dan/atau informasi lain yang sesuai dengan tujuan kampanye.

Metode Kampanye
Psl 11 PKPU 1/2013

a.pertemuan terbatas;

b.pertemuan tatap muka;

c.penyebaran bahan Kampanye Pemilu kepada umum;

d.pemasangan alat peraga di tempat umum;

e.iklan media massa cetak dan media massa elektronik;

f.rapat umum; dan

g.kegiatan lain yang tidak melanggar larangan kampanye dan peraturan perundang-undangan.

Pertemuan Terbatas
Psl 14  PKPU 1/2013

a.dilaksanakan di dalam ruangan atau gedung yang bersifat tertutup;

b.jumlah peserta tidak melampaui kapasitas ruangan (1.000/500/250;

c.menggunakan undangan tertulis (hari, tanggal, waktu, tempat,nama pembicara, dan penanggung jawab);

d.diberitahukan secara tertulis kepada aparat Polri setempat, dengan tembusan kepada KPU dan Bawaslu sesuai tingkatannya;

e.pelaksana dapat membawa atau menggunakan alat peraga kampanye (dipasang di halaman gedung atau tempat pertemuan terbatas).

Tatap Muka
Psl 15 PKPU 1/2013

Tempat: di luar atau di dalam ruangan, dengan ketentuan::

a.diberitahukan secara tertulis yang memuat hari, tanggal, waktu, tempat, tim atau peserta pemilu yang hadir dan penanggung jawab kpd aparat Polri setempat, dengan tembusan kepada KPU dan Bawaslu sesuai tingkatannya;

b.dapat membawa alat peraga kampanye (dipasang di halaman gedung atau tempat pertemuan tatap muka.

●

Di luar ruangan:  mengunjungi pasar, tempat-tempat tinggal warga, komunitas warga atau tempat umum lainnya;

Ø Dilakukan secara dialogis

Di dalam ruangan,  dengan ketentuan:

Øjumlah peserta paling banyak 250 (dua ratus lima puluh) orang;

Ømenggunakan undangan tertulis (memuat hari, tanggal, waktu,tempat, nama pembicara, dan penanggung jawab);

•

Bahan Kampanye
Psl 14 PKPU 1/2013

kartu nama, selebaran, pulpen, blocknote, topi, kaos, payung, dan kalender dengan mencantumkan pesan atau materi kampanye.

Disebarkan kepada umum pada saat:

ØKampanye pertemuan terbatas,

ØKampanye tatap muka,

ØKampanye rapat umum, dan/atau

Økegiatan kampanye lainnya;

Pemasangan alat peraga .......(1)
Psl 17 PKPU 15/2013

Dilarang ditempatkan pada

•Tempat ibadah,

•Rumah sakit atau tempat-tempat pelayanan kesehatan,

•gedung milik pemerintah,

•Lembaga pendidikan (gedung dan sekolah),

•Jalan-jalan protokol, jalan bebas hambatan,

•Sarana dan prasarana publik,

•Taman dan pepohonan;

Pemasangan alat peraga .......(2)
Psl 17 PKPU 15/2013

baliho atau papan reklame (billboard);  bendera dan umbul-umbul,  spanduk 

dapat dipasang di luar ruang dengan ketentuan:

1.Baliho atau papan reklame (billboard)

    Untuk Pemilu Anggota DPR dan DPRD

Øhanya  diperuntukan bagi Partai Politik

Ø1 (satu) unit untuk 1 (satu) desa/kelurahan atau nama lainnya

Ømemuat informasi nomor dan tanda gambar Partai Politik dan/atau visi, misi, program, jargon, foto pengurus Partai Politik yang bukan Calon Anggota DPR dan DPRD;

●

      Untuk Calon Anggota DPD

q dapat memasang baliho atau papan reklame (billboard) 1 (satu) unit untuk 1 (satu) desa/kelurahan atau nama lainnya;

qSDA

q

Pemasangan alat peraga .......(3)
Psl 17 PKPU 15/2013

bendera dan umbul-umbul

§hanya dapat dipasang oleh Partai Politik dan calon Anggota DPD

§pada zona atau wilayah yang ditetapkan oleh KPU, KPU/KIP Provinsi, dan atau KPU/KIP Kabupaten/Kota bersama Pemerintah Daerah.

spanduk

§dapat dipasang oleh Parpol dan Caleg (DPR, DPD dan DPRD)

§ukuran maksimal 1,5 x 7 m

§hanya 1 (satu) unit pada 1 (satu) zona atau wilayah yang ditetapkan oleh KPU, KPU/KIP Provinsi, dan atau KPU/KIP Kabupaten/Kota bersama Pemerintah Daerah.

Ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 1, angka 2, angka 3 dan angka 4 berlaku 1 (satu) bulan setelah Peraturan ini diundangkan.

Iklan dan Pemberitaan di Media Massa
Psl 18  PKPU 1/2013  è lihat juga Psl 36-38

Dengan ketentuan:

A.Pihak pengelola MEDIA memberikan kesempatan yang sama kepada peserta pemilihan umum untuk menyampaikan tema dan materi kampanye pemilu

B.Pihak pengelola MEDIA menentukan durasi, frekuensi, bentuk dan substansi pemberitaan/penyiaran berdasarkan kebijakan redaksional;

C.Materi dan substansi peliputan berita harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kode etik jurnalistik;

D.Media massa cetak dan lembaga penyiaran dapat menyediakan rubrik khusus bagi peserta pemilu.

Rapat Umum
Psl 19 PKPU 1/2013

Waktu  : pukul 09.00  - 17.00 waktu setempat;

Tempat: lapangan atau stadion atau alun-alun

Peserta: massa dari anggota maupun pendukung dan warga masyarakat lainnya;pelaksana kampanye harus memperhatikan daya tampung tempat–tempat

 

ØDilarang membawa atau menggunakan tanda gambar, simbol-simbol, panji, pataka, dan atau bendera yang bukan tanda gambar atau atribut lain dari peserta pemilihan umum yang bersangkutan;

ØHarus menghormati hari dan waktu ibadah.

Bentuk (kampanye) Kegiatan Lain
Psl 20  PKPU 1/2013

a.acara ulang tahun/milad;

b.kegiatan sosial dan budaya;

c.perlombaan olahraga;

d.istighosah;

e.jalan santai;

f.tabligh akbar;

g.kesenian;

h.bazaar;

i.Layanan pesan singkat, jejaring sosial seperti facebook, twitter, email, website

j.dan bentuk lainnya yang bertujuan mempengaruhi atau mendapat dukungan.

Larangan Kampanye ....................................(1)
Psl 86  ay (1)  UU No. 8/2012

   Pelaksana, peserta, dan petugas kampanye dilarang:

a.mempersoalkan dasar negara (Pancasila, pemb UUD1945, dan bentuk NKRI;

b.melakukan kegiatan yang membahayakan keutuhan NKRI;

c.menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, calon dan/atau Peserta Pemilu yang lain;

d.menghasut dan mengadu domba perseorangan ataupun masyarakat;

e.mengganggu ketertiban umum;

f.mengancam untuk melakukan atau menganjurkan penggunaan kekerasan (thdp seseorang, kelompok,  Peserta Pemilu yang lain);

g.Merusak, menghilangkan alat peraga kampanye Peserta Pemilu;

h.Menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan;

i.Membawa atau menggunakan tanda gambar dan/atau atribut peserta lain 

j.Menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada peserta kampanye; dan

k.Memobilisasi WNI yang belum memenuhi syarat sebagai Pemilih.

Larangan Kampanye ....................................(2)
Psl 86 UU No. 8/2012

(2)  Pelaksana kampanye dalam kegiatan kampanye dilarang mengikutsertakan:

a.Hakim di MA dan di MK

b.Ketua, wakil ketua, dan anggota Badan Pemeriksa Keuangan;

c.Gubernur, Deputi Gubernur Senior, dan Deputi Gubernur Bank Indonesia;

d.Direksi, komisaris, dewan pengawas dan karyawan BUMN dan BUMD

e.pegawai negeri sipil;

f.anggota TNI dan Polri;

g.kepala desa; dan

h.perangkat desa.

•

(3) Setiap orang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilarang ikut serta sebagai pelaksana Kampanye Pemilu.

●

•

HATI-HATI .......!!!

Pasal 86 ay (4) UU No. 8/2012

Pelanggaran terhadap larangan ketentuan pada ayat (1) huruf c, huruf f, huruf g, huruf i, dan huruf j, dan ayat (2) merupakan tindak pidana Pemilu.

HATI-HATI .......!!!

 Pasal 276 UU No. 8/2012

•Setiap orang yang dengan sengaja melakukan Kampanye Pemilu di luar jadwal yang telah ditetapkan oleh KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota untuk setiap Peserta Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 ayat (2), dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah).

Pasal 277 UU No. 8/2012

•Setiap pelaksana Kampanye Pemilu yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 ayat (2) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah).

•

Pasal 278 UU No. 8/2012

•Setiap pegawai negeri sipil, anggota Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia, kepala desa, dan perangkat desa yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 ayat (3) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah).

Pasal 299 UU No. 8/2012

Setiap pelaksana, peserta, dan petugas Kampanye Pemilu yang dengan sengaja melanggar larangan pelaksanaan Kampanye Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, huruf g, huruf h, atau huruf i dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah).

•

HATI-HATI .......!!!
UU No  8/2012

Pasal 300

•Setiap Ketua/Wakil Ketua/ketua muda/hakim agung/hakim konstitusi, hakim pada semua badan peradilan, Ketua/Wakil Ketua dan anggota Badan Pemeriksa Keuangan, Gubernur, Deputi Gubernur Senior, dan deputi gubernur Bank Indonesia serta direksi, komisaris, dewan pengawas, dan karyawan badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah).  

Pasal 301  (1)

•Setiap pelaksana Kampanye Pemilu yang dengan sengaja menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada peserta Kampanye Pemilu secara langsung ataupun tidak langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah).

PENGAWASAN
DANA KAMPANYE
PEMILU ANGGOTA DPR, DPD, DAN DPRD

Hubungan dana kampanye dan tahapan kampanye

lSeluruh kegiatan kampanye Pemilu didanai dan menjadi tanggung jawab Peserta pemilu

lDana kampanye pemilu dapat berupa uang, barang dan jasa. Khusus uang harus tercatat dalam Rekening Khusus Dana Kampanye (RKDK)

Apa saja yang diatur?

lSumber dana kampanye

lBatasan maksimum sumbangan dana kampanye

lPihak-pihak yang dilarang sebagai penyumbang dana kampanye

lKewajiban terkait pelaporan dana kampanye

    - Rekening khusus Peserta di tiaptingkatan

    - membuat laporan penerimaan dan pengeluaran.

Pelaporan Dana Kampanye

Diatur dalam Peraturan KPU  No. 17 Tahun 2013

lDana kampanye harus tercatat dalam pembukuan penerimaan dan pengeluaran khusus dana kampanye yang dimulai sejak tiga hari penetapan peserta pemilu (Parpol dan DPD) dan ditutup satu minggu sebelum penyampaian laporan penerimaan dan pengeluaran dana kampanye Pemilu kepada KAP yang ditunjuk KPU (H+15)

lKhusus parpol, setiap tingkatannya wajib memberikan laporan dana kampanye dan RKDK kepada KPU sesuai tingkatan

Potensi pelanggaran

lLewatnya batas waktu penyerahan RKDK dan laporan awal dana kampanye

lTidak tersampaikannya pembukuan atas pemasukan dan pengeluaran dana kampanye secara riil

lManipulasi kebenaran laporan dana kampanye baik yang tidak tercatat atau yang tercatat pada pembukuan dana kampanye

lTertutupnya akses informasi atas kelengkapan dan kebenaran laporan dana kampanye

lLemahnya tindak lanjut pengenaan sanksi baik administratif, pidana ataupun etik

Pidana Dana Kampanye

Psl 280  – peserta Pemilu memberikan keterangan tidak benar dalam laporan dana kampanye

Psl 303 (1) bagi parpol– sumbangan dana kampanye melebihi batas yang ditentukan UU

Psl 303 (2) bagi parpol – penggunaan kelebihan sumbangan, tidak melaporkan kelebihan sumbangan, tidak menyerahkan kelebihan sumbangan kepada kas negara

Psl 304 ayat 1 dan 2 bagi DPD– sda

Psl 305 – peserta Pemilu terbukti menerima sumbangan dana kampanye ilegal (pihak asing, penyumbang tidak jelas identitasnya, Pemerintah-Pemda-BUMN-BUMD, Pemdes-BUMDes)

•

Sanksi Administrasi Dana Kampanye

-Psl 138 – pembatalan kepesertaan Pemilu, pembatalan penetapan calon terpilih

•