Sertifikasi Fasilitator PNPM-MPd ( Wewenang LSP FPM )

WEWENANG LSP FPM

1. Menetapkan Biaya Uji Kompetensi
2. Menerbitkan Sertifikat Kompetensi
3. Mencabut / Membatalkan Sertifikat Kompetensi
4. Menetapkan TUK
5. Memberikan Sanksi Kepada Asesor dan TUK yang Melanggar Aturan
6. Mengusulkan Revisi dan Pengembangan Standar Kompetensi Baru.
7. Amanat Perpres 70 thn 2012, bahwa setiap konsultan yang
8. Direkrut oleh pemerintah harus bersertifikasi.
9. Menjamin hak rakyat untuk memperoleh pendampingan dari   orang-orang yang benar-benar  berkompeten sebagai seorang fasilitator pemberdaya masyarakat.
10. Menjamin keberadaan dari profesi fasilitator pemberdayaan  masyarakat yang sejajar dengan profesi-profesi lainnya dan dapat memenuhi kebutuhan daerah, nasional maupun internasional.

5. Memberikan kepastian standar kualitas dan jenjang karier kepada fasilitator pemberdayaan masyarakat.
6. Tersedianya acuan baku terhadap program pelatihan yang dilaksanakan untuk para fasilitator.
7. Justifikasi terhadap jumlah renumerasi yang diterima oleh fasilitator.
8. Mengurangi persoalan fasilitator bermasalah (tdk kompeten, tdk jujur, dll).

KOMPETENSI KERJA

Kompetensi Kerja adalah kemampuan kerja setiap individu yang mencakup aspek pengetahuan, keterampilan dan/ atau keahlian serta sikap kerja yang sesuai dengan standar yang ditetapkan.

APAKAH STANDAR KOMPETENSI

Standar Kompetensi adalah pernyataan yang menguraikan keterampilan, pengetahuan dan sikap yang harus dilakukan saat bekerja serta penerapannya, sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan oleh tempat kerja (industri).

STANDAR KOMPETENSI

Menggambarkan pengetahuan, keterampilan maupun sikap yang disyaratkan dalam pekerjaan di industri.

Dibuat oleh industri.

Merupakan pedoman dasar pelatihan, untuk menentukan kualifikasi maupun penilaian.

Merupakan pedoman bagi pelatih maupun evaluator terhadap penyelenggaraan dan pelilaian pelatihan.

CAKUPAN PENGETAHUAN DALAM KOMPETENSI

Pendidikan formal yang sesuai dengan profesi,

Pelatihan yang sesuai dan diverifikasi oleh BNSP oleh LSP,

Pengetahuan yang didapat dari pengalaman yang diverifikasi oleh BNSP atau LSP.

CAKUPAN KETERAMPILAN DALAM KOMPETENSI

Keterampilan melaksanakan pekerjaan (Task Skill),

Keterampilan mengelola pekerjaan (Task Management Skill),

Keterampilan mengantisipasi kemungkinan (Contingency Management Skill),

Keterampilan mengelola lingkungan kerja (Job/Role Environment Skill),

Keterampilan beradaptasi (Transfer Skills) a skill for employability)

SIKAP

Kinerja selama di tempat kerja,

Tanggapan lingkungan kerja (pimpinan dan/atau mitra kerja),

Penghargaan,

Penilaian pelanggan.

SKKNI

Rumusan kemampuan kerja yang mencakup aspek pengetahuan, keterampilan dan/atau keahlian serta sikap kerja yang relevan dengan pelaksanaan tugas dan syarat jabatan yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

PETA FUNGSI FASILITATOR

SISTEM SERTIFIKASI

Kumpulan prosedur dan sumberdaya yang saling terkait dalam pelaksanaan proses sertifikasi kompetensi (sesuai dengan standar dan skema sertifikasi, serta mencakupi proses penerbitan sertifikat dan pemeliharaannya).

SERTIFIKASI PROFESI

1. Sertifikasi terhadap kompetensi profesi: dilakukan oleh Lembaga Sertifikasi Personil/Profesi, berlaku apabila masih kompeten.
2. Sertifikasi untuk mendapat status profesi: dilakukan organisasi profesi, biasa disebut juga lisensi/registrasi profesi.
3. Sertifikat pelatihan: oleh lembaga pelatihan, biasa disebut juga Certificate of Attainment, berlaku selamanya.

TUJUAN SERTIFIKASI KOMPETENSI

Untuk Industri:

1. Membantu industri meyakinkan kepada kliennya bahwa produk/jasa yang telah dibuat oleh tenaga kompeten.
2. Membantu industri dalam rekrutmen dan mengembangkan tenaga berbasis kompetensi dan meningkatkan efisiensi pengembangan SDM efisiensi nasional.
3. Membantu industri dalam sistem mengembangkan karir dan remunerasi tenaga berbasis kompetensi.
4. Memastikan dan meningkatkan produktivitas.

TUJUAN SERTIFIKASI KOMPETENSI

Untuk tenaga kerja:

1. Membantu tenaga kerja profesional meyakinkan kepada organisasi/ industri/ kliennya bahwa dirinya kompeten dalam bekerja atau menghasilkan produk/jasa.
2. Membantu memastikan dan memelihara kompetensi atau meningkatkan percaya diri tenaga profesi.
3. Membantu tenaga profesi dalam meningkatkan karirnya.
4. Membantu tenaga profesi untuk mengukur tingkat pencapaian kompetensi dalam proses belajar di lembaga formal maupun secara mandiri.
5. Membantu tenaga profesi untuk memenuhi persyarakat regulasi.
6. Membantu pengakuan kompetensi lintas sektor dan lintas negara.
7. Membantu tenaga profesi dalam promosi profesinya di pasar tenaga kerja.

TUJUAN SERTIFIKASI KOMPETENSI

Untuk LEMDIKLAT:

1. Membantu memastikan link and match antara kompetensi lulusan dengan tuntutan kompetensi dunia industri.
2. Membantu memastikan tercapainya efisiensi dalam pengembangan program diklat.
3. Membantu memastikan pencapaian hasil diklat yang tinggi.
4. Membantu Lemdiklat dalam sistem asesmen baik formatif, sumatif maupun holistik yang dapat memastikan dan memelihara kompetensi peserta didik selama proses diklat.

TUJUAN SERTIFIKASI KOMPETENSI

Untuk Pemerintah:

1. Membantu memastikan pencapaian program pengembangan SDM pada sektornya.
2. Membantu memastikan kesesuaian sistem pembinaan dan pengendalian SDM dalam sektornya.
3. Membantu memastikan sasara perencanaan program peembangunan pada sektornya.

JENIS SKEMA SERTIFIKASI KOMPETENSI

SKEMA SERTIFIKASI OKUPASI NASIONAL

Jabatan fungsional

    contoh:

    1. Asesor

    2. Analis

Jabatan struktural

    Contoh:

    1. Manajer

    2. Direktur

    3. Supervisor

    4. Team Leader

SKEMA SERTIFIKASI PAKET (CLUSTER)

Dikembangkan sesuai kebutuhan industri.

Dibuat oleh Komite Skema LSP yang mewakili para pemangku kepentingan (stakeholder).

STATUS PENERAPAN

Compulsary (Wajib): Pemerintah dapat menerapkan apabila berkaitan dengan keselamatan, keamanan dan mempunyai potensi perselisihan besar di masyarakat.

ADVISORY (Disarankan): Biasanya dilakukan pemerintah sebagai masa transisi menuju wajib.

VOLUNTARY (Sukarela).

STANDAR KOMPETENSI

1. Standar Nasional (SKKNI)
2. Standar Khusus
3. Standar Internasional

PROSES SERTIFIKASI

Seluruh kegiatan yang dilakukan oleh BNSP atau LSP untuk menetapkan bahwa seseorang memenuhi persyaratan kompetensi yang ditetapkan, mencakupi permohonan, evaluasi, keputusan sertifikasi, surveilan, sertifikasi ulang, serta pengawasan atas penggunaan sertifikat.

PESERTA UJI KOMPETENSI

Pemohon yang memenuhi persyaratan yang ditetapkan untuk dapat ikut serta dalam proses sertifikasi kompetensi.

ASESOR KOMPETENSI

Seseorang yang mempunyai kualifikasi yang relevan dan kompeten untuk melaksanakan asesmen/ penilaian kompetensi.

ASESOR SISTEM MANAJEMEN MUTU (ASESOR LISENSI)

Seseorang dengan kualifikasiyang relevan dan kompeten untuk melaksanakan asesmen/ penilaian sistem manajemen mutu BNSP, LSP dan TUK.

TUK

Tempat kerja dan atau lembaga yang dapat memberikan fasilitas pelaksanaan uji kompetensi, yang telah diverifikasi oleh LSP berlisensi.